Tugas dan Fungsi


Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

 


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahdan bertanggung jawab kepada Walikota.

 

Dalam menyelengarakan tugas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  mempunyai fungsi :


1.  Perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan di bidang kebinamargaan, bidang Keciptakaryaan, bidang Penataan Ruangdan bidang Pertanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
2.  Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan, bidang Keciptakaryaan, bidang Penataan Ruangdan bidang pertanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
3.  Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup wilayah kota yang bersifat teknis fungsional di bidang kebinamargaan, bidang Keciptakaryaan, bidang Penataan Ruangdan bidang pertanaan;
4.  Perumusan Kebijaksanaan Teknis Pembangunan, pengelolaan, pemberian bimbingan dan perizinan bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih;
5.  Pengelolaan menajemen Dinas Pekerjaan Umum;
6.  Pembinaan unit pelaksanaan teknis.
7.  Penyelengaraan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang terdiri atas :


  1.  Kepala Dinas
  2.  Sekretaris Dinas, meliputi :
  3.  Sub Bagian Keuangan
  4.  Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
  5.  Bidang Bina Marga, meliputi :
  6.  Seksi Perencanaan dan pengendalian Jalan dan Jembatan
  7.  Seksi Pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan
  8.  Seksi Preservasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  9.  Bidang Cipta Karya, meliputi :
10.  Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan
11.  Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
12.  Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
13.  Bidang Tata Ruang, meliputi :
14.  Seksi Pengaturan dan Pengendalian Tata Ruang
15.  Seksi Pelaksanaan dan Penataan Ruang
16.  Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.  Bidang Program, meliputi :
18.  Seksi Survey dan Pendataan
19.  Seksi Perencanaan Umum
20.  Seksi Perencanaan Teknis
21.  Bidang Pertanahan, meliputi :
22.  Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah
23.  Seksi Pengadaan Tanah
24.  Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

 

 

BAB III

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

 

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan di bidang kebinamargaan, bidang Keciptakaryaan, bidang Penataan Ruangdan bidang pertanaan serta melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek, menengah.

 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :


  1. pengawasan ke dalam/intern;
  2. penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas;
  3. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
  4. Pembinaan, mengawasi dan melaksanakan administrasi umum, produk hukum dinas, pengendalian dan pelaporan;
  5. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  6. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan;
  7. Pengkoordinasian penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga, bidang Cipta Karya, bidang Tata Ruang, bidang Program dan bidang Pertanahan;
  8. Pelaksanaan dan mengelola anggaran rutin rumah tangga;
  9. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat dinas, kearsipan dan perpustakaan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan
2. Subbagian Umum dan Tata Usaha

 
 

Bagian Ketiga

Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan mempunyai mempunyai tugas  mengendalikan tugas-tugas dibidang keuangan, menyimpan dan mengeluarkan keuangan atas perintah atasan, menyimpan dan mengarsipkan laporan keuangan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan anggaran dan administrasi keuangan.

 

Dalam melaksanakan tugas  Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :


1. Penyusunan dan menyiapkan surat perintah membayar dan surat pertanggungjawaban;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi anggaran serta membuat laporan pertanggungjawaban;
3. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
4. Pengurus gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
5. Pemberian bimbingan teknis tentang administrasi keuangan dalam lingkup tugasnya;
6. Pengumpulan, mensistematisasikan,mengkoordinasikan dan melaksanakan pendataan untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
7. Pelaksanaan evaluasi pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan serta pelaporannya;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  menginventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN) pada Dinas Pekerjaan Umum, membantu pengelolaan administrasi dibidang ketatausahaan, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum, mengelola surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, dan inventarisasi perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi kepegawaian, menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta tata usaha kepegawaian.

 

Dalam melaksanakan tugas  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :


  1. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi;
  2. Pengurus dan melaksanakan urusan rumah tangga kantoryang meliputi mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan  rumah tangga dinas;
  3. Pengurus administrasi perjalan dinas dan tugas-tugas keprotokolan.
  4. Penyusun, menyiapkan dan mengiventarisasi data kepegawaian.
  5. Penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, pensiun, mutasi jabatan, mutasi non jabatan dan pembinaan kepegawaian.
  6. Pemproses rotasi pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
  7. Penyiapan rencana pengembangan, pendidikan pegawai dan mengurus kesejahteraan pegawai.
  8. Pengurus dan melaksanakan pemeliharaan/perbaikan gedung dan inventaris kantor.
  9. Penyiapan administrasi penyerahan hasil kegiatan proyek selesai.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

BAB IV

Bidang Bina Marga

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Bidang Bina Margamempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam Bidang Bina Marga.Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas  melaksanakan pembangunan dibidang kebinamargaan, mengawasi pelaksanaan pembangunan dibidang kebinamargaan, mengendalikan pembangunan dibidang kebinamargaan, membuat laporan dan membuat usul rencana kegiatan dibidang kebinamargaan, melayani jasa konstruksi dibidang kebinamargaan, pengelolaan alat-alat berat dan perbekalan.

 

Dalam melaksanakan tugas Kepala  Bidang Bina Marga  mempunyai fungsi :


1. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pelaksanaan peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan.
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
3. Pengelolaan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.
4. Pengoperasian, penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, pemeliharaan, penyewaan, inventarisasi dan mengurus administrasi alat-alat berat.
5. Perumusan sasaran dalam pelaksanaan tugas pembangunan dibidang kebinamargaan
6. Pemonitor pelaksanaan pembangunan dibidang kebinamargaan.
7. Pembuatan laporan kegiatan pembangunan fisik dan keuangan setiap akhir bulan.


  1. Penjalin koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan.
  2. Pembimbing dan mengarahkan staf dalam sub unit kerja untuk melaksanakan tugas yang diembannya.
  3. Pemberian masukan, usul dan saran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota .
  4. Pelaksanaan pembinaan teknik, perencanaan umum, perencanaan teknis, survei dan leger jalan.
  5. Pelaksanaan pembinaan teknik dan pengendalian teknik sesuai dengan peraturan standar teknik maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  6. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan
  7. Pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan.
  8. Penyiapan data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan dan peningkatan jalan
  9. Pelaksanaan penyiapan dokumen teknis untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan.
10. Pelaksanaan pekerjaan survei, investigasi, penelitian, analisa dampak lingkungan dan studi kelayakan.
11. Penyiapan data untuk bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan.
12. Penyiapan desain teknis jalan dan jembatan.
13. Penghimpunan, penerimaan, pemuktahiran dan penyiapan data rencana kerja dan perencanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan tata teknis.
14. Penatausahaan kepegawaian di lingkungan bidang Pembinaan Teknik.
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 8

Bidang Bina Marga terdiri atas :


1. Seksi Perencaan Dan Pengendalian Jalan Dan Jembatan
2. Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan
3. Seksi Preservasi dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
4. Seksi Perencaan Dan Pengendalian Jalan Dan Jembatan

 

 

Pasal 9

Seksi Perencaan Dan Pengendalian Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas  melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kebinamargaan.

 

Dalam melaksanakan tugas ,KepalaSeksi Perencaan Dan Pengendalian Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :


1. Pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perecanaan program pengembangan jalan dan jembatan;
2. Penyusun desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan kontruksi, rencana biaya/estimasi biaya pembangunan dan pemeliharaan dan jembatan;
3. Pelaksanaan kegiatan dan penelitian/survey harga dan jenis bahan yang dipergunakan;
4. Pelaksanaan survey struktur jalan, topologi dan gambar geometri jalan dan jembatan;
5. Pengelola data base tentang jalan dan jembatan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan perbandingan terhadap perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan.
7. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perencanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Pembangunan Dan Peningkatan  Jalan Dan Jembatan

 

 

Pasal 10

Seksi Pembangunan Dan Peningkatan  Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas  melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kebinamargaan.

 

Dalam melaksanakan tugas  Kepala Seksi Pembangunan Dan Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :


1. Pelaksanaan evaluasi dan perbandingan terhadap rencana pembangunan jalan dan jembatan.
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan jalan dan jembatan.
3. Pemberian informasi tentang pembangunan jalan dan jembatan meliputi masalah teknis dan non teknis.
4. Perumusan sasaran dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
6. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
7. Pelaksanaan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan pembangunan.
8. Pelaksanaan pengelolaan jasa konstruksi dibidang kebinamargaan.

I . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan  atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 


 

Seksi Preservasi dan Pemeliharaan  Jalan Dan Jembatan

Pasal 11

Seksi Preservasi dan Pemeliharaan  Jalan Dan Jembatanmempunyai tugas  melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap pemeliharaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan pengelolaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan.

 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Preservasi Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :


  1. Pelaksanaan identifikasi dan observasi terhadap kondisi jalan dan jembatan.
  2. Penyelenggaraan kegiatan penanganan perbaikan jalan dan jembatan yang bersifat mendesak atau segera.
  3. Penyusunan jadwal operasional pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan jalan dan jembatan beserta sarana pendukungnya.
  5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
  6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga.
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  8. Pelaksanaan pembagian tugas dan petunjuk kepada staf agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
  9. Penilaian terhadap prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karier.
10. Pelaporan pelaksanaan tugas.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

BAB V

Bidang Cipta Karya

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam Bidang Kecipta-karyaan.

 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :


1. Penyelenggaraan pembinaan pembangunan, perintisan, perbaikan, peremajaan perumahan, pengairan, dan fasilitas lingkungannya.
2. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan perumahan, gedung dan pengairan.
3. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, gedung, dan pengairan.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.
6. Pelaksanaan pembagian tugas dan petunjuk kepada staf agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
7. Pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Penilaian terhadap prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karier.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasaan sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 13

Bidang Cipta Karya terdiri atas :


1. Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Bangunan
2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

 

 

Pasal 14

Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Bangunan

Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Bangunan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Cipta Karya. Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

 

Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Bangunanmempunyai tugasmembantu Kepala Bidang Cipta Karya.

 

Dalam melaksanakan tugas , Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi :


1. Penghimpunan data dalam rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis.
2. Penyusunan perencanaan program tahunan dan lima tahunan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan bangunan, kabupaten/kota;
4. Pengelola pedoman penataan lingkungan dan bangunan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum

 

Seksi Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Cipta Karya. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang Cipta Karya.

 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum mempunyai fungsi :


1. Penyusunan rencana teknis dan program pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan penyusunan rencana serta program pembangunan air minum.
2. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum.
3. Pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum.
4. Penyuluhan, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air minum.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 16

Seksi Pelaksanaan Penataan  Bangunan dan Pengembangan Permukiman

 

SeksiPelaksanaan Penataan  Bangunan dan Pengembangan Permukiman adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Cipta Karya. Seksi Pelaksanaan Penataan  Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan  Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang Cipta Karya.

 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan  Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi :


  1. Penghimpunan data dalam rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis.
  2. Penyusunan perencanaan program tahunan dan lima tahunan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.
  3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan bangunan, kabupaten/kota;
  4. Pengelolaan pedoman penataan lingkungan dan bangunan.
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  6. Membantu Kepala Bidang Perumahan dalam tugas perencanaan dan penataanperumahan kumuh
  7. Perencanaan dan penataan perumahan kumuh
  8. Penyusunan rencana kerja seksi ;
  9. Pelaksanakan sosialisasi   tentang  perencanaan   dan   penataan  perumahankumuh
10. Penyiapan bahan   pelaksanaan  perencanaan   dan   penataan  perumahankumuh
11. Pelaksanaan perencanaan dan penataan pemukiman
12. Penyusunan dan menyiapkan dasar hukum tentang perencanaan dan penataanpermukiman.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

BAB VI

Bidang Tata Ruang

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

 

Kepala Bidang Tata Ruang  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam Bidang Tata Ruang.Bidang Tata Ruang mempunyaitugas  melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Kota dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaannya.

 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :


  1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Tata Kota.
  2. Pengkoordinasian, sinkronisasi penyusunan rencana dan program serta penyusunan anggaran pembangunan.
  3. Pengkoordinasian dan penyusunan keterpaduan program dalam pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun bantuan luar negeri.
  4. Pengkoordinasian penyusunan pedoman standarisasi teknis perencanaan umum untuk penataan kawasan, perumahan, tata bangunan, air minum dan sarana lingkungan serta bina jasa konstruks
  5. Pelaksanaan pembinaan dan koordianasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan.
  6. Pelaksanaan survey, pendataan, evaluasi dan pelaporan.
  7. Penyelenggaraan dan memproses permohonan Izin Bangunan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Penerusan kebijakan operasiona/pembangunan kota dibidang Tata Ruang.
  9. Pelaksanaan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari Swasta.
10. Pengadaan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
11. Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 18

Bidang Tata Ruang terdiri atas :


1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

 

 

Pasal 19

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

 

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang.

 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi :


1. Penghimpunan data dalam rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis.
2. Peningkatan cakupan pengembangan kawasan pemukiman;
3. Pelaksana pembinaan kemampuan pemkab/pemkot dalam pengembangan kawasan pemukiman;
4. Peningkatnan jumlah kabupaten yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawsan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kawasan agar terwujudnya pembangunan permukiman.
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka  sinkronisasi penataan ruang kawasan provinsi, kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan Pembinaan teknik terhadap penataan ruang kawasan di kabupaten/kota;
7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan wilayah provinsi, kabupaten/kota;
8. Pelaksanaan dokumentasi hasil perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di wilayah provinsi, kabupaten/kota;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

 

Pasal 20

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin  Kepala Seksi. Kepala Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang.

 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai fungsi :


  1. Penghimpunan data dalam rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis.
  2. Pelaksana survey investigasi pendataan dan bantuan teknis pengembangan kawasan permukiman
  3. Pelaksanaan perumusan perencanaan dan pengendalian, pengembangan kawasan pemukiman provinsi, Kabupaten/kota ;
  4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem perencanaan serta pengendalian pengembangan kawasan pemukiman;
  5. Pelaksanaan pengendalian , monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan pemukiman;
  6. Pelaksanaan pembuatan, revisi dan peninjauan kembali rencana detail/teknis ruang kota.
  7. Pelaksana penerapan rencana kota pada peta situasi berdasarkan hasil pengukuran.
  8. Pelaksana penerapan peruntukkan rencana kota pada peta situasi berdasarkan penerapan rencana kota setempat.
  9. Penyelenggara pembuatan rencana tapak (Site Plan) suatu kawasan.
10. Penentu besaran pemungutan biaya penggunaan lahan di atas luas 5000 M2.
11. Penentu pungutan biaya perubahan peruntukkan lahan.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :


  1. Penghimpun data dalam rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis.
  2. Pembantu Kepala Bidang Perumahan dalam tugas perencanaan dan penataanperumahan kumuh
  3. Perencanaan dan penataan perumahan kumuh
  4. Penyusun rencana kerja seksi ;
  5. Pelaksana sosialisasi   tentang  perencanaan   dan   penataan  perumahankumuh
  6. Penyiapan bahan   pelaksanaan  perencanaan   dan   penataan  perumahankumuh
  7. Pelaksanaan perencanaan dan penataan pemukiman
  8. Penyusun dan menyiapkan dasar hukum tentang perencanaan dan penataanpermukiman
  9. Penyampaian saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya ;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

BAB VII

Bidang Program

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

 

Bidang Program  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam Bidang Program.

 

Bidang Program mempunyai tugas  menyusun perencanaan teknis pembangunan, melaksanakan survey dan pendataan, melaksanakan pengujian dan pengendalian mutu serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan.

 

Dalam melaksanakan tugas ini Kepala Bidang Program mempunyai fungsi :


  1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pekerjaan Umum.
  2. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan teknik, dan survey dibdang Pekerjaan Umum.
  3. Penyiapan bahan pengumpulan data, penelitian, study kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan.
  4. Pelaksanaan survey dan pemetaan serta penyelenggaraan pengujian dan pengendalian mutu tanah, aspal, beton, air, dan bahan bangunan lainnya.
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dibidang Pekerjaan Umum.
  6. Penyiapan bahan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
  7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.
  8. Pelaksanaan pembagian tugas dan petunjuk kepada staf agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
  9. Penilaian terhadap prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karier.
10. Pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.merencanakan kebutuhan belanja non pegawai.
12. Penyusun rencana program dan anggaran pembangunan.
13. Penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
14. Penyusun Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA).
15. Penyusunan dan menyiapkan perencanaan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
16. Penghimpun bahan-bahan dan melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.
17. Perumusan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
18. Perumusan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja dinas;
19. Penyiapan bahan dan memproses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan program dinas
21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

 

 

pasal 23

Bidang Program terdiri dari :


1. Seksi Survey dan Pengukuran
2. Seksi Perencanaan Umum
3. Seksi Perencanaan Teknis

 

 

Pasal 24

Seksi Survey dan Pengukuran

 

Kepala Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas  membantu Kepala Dinas dalam penyusunan rencana kerja, program dan anggaran kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum.

 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai fungsi :


1. Perumusan rencana kerja, program dan anggaran kegiatan.
2. Pelaksanaan survey dan pengukuran.
3. Pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data dan informasi kegiatan.
4. Perencanaan umum kegiatan.
5. Perencanaan teknis.
6. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 25

Seksi Perencanaan

Kepala Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana kerja, program dan anggaran kegiatan, serta penyediaan data dan informasi.

 

Dalam melaksanakan tugas ini Kepala Seksi Perencanaan Umum mempunyai fungsi :


1. Penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan.
2. Pengumpulan bahan pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyiapan pemantauan evaluasi dan analisa pelaksanaan rencana, program dan anggaran.
3. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 26

Seksi Perencanaan Teknis

Kepala Seksi Perencanaan Tehnis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan perencanaan tehnis dan perumusan kebijakan teknis operasional.

Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Perencanaan Tehnis mempunyai fungsi :


1. Penyusunan perencanaan yang bersifat Tehnis/Tehnologi Khusus.
2. Perumusan kebijakan tehnis operasional.
3. Pengolahan data.
4. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
5. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan pungsinya

 

 

BAB VIII

Bidang Pertanahan

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

Bidang Pertanahan  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam Bidang Pertanahan.Bidang Pertanahan  mempunyai tugas Mengerjakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan teknis operasional dibidang Pertanahan dan Memproses, Menyusun mengkoordinasikan urusan, pengawasan dalam hal penyediaan tanah dan pemanfaatan tanah untuk keperluan pembangunan dan Keperluan Umum Pemerintah kota

Serta melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Pertanahan dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugasini Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :


1. Penyusunan rencana dan Program kerja Bidang Pertanahansebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pentunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan Tanah dan koordinasi penyelenggaraan tanahpada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
3. Penyusunan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pengadaan tanah untuk prasarana dan sarana fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
4. Penyusunan koordinasi dalam rangka perumusan kegiatan di bidang pegawasan dalam hal penyediaan tanah dan pemanfaatan tanah untuk keperluan pembangunan dan Keperluan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kota Prabumulih.
5. Penyusunan, Menyajikan, mengklarifikasikan, mengelola data dan bahan dalam berbagai bentuk untuk dapat dipergunakan setiap saat serta menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan koordinasi pelaksanaan Pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaaan Umum Dan Tata Ruang.
6. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
7. Penyusunan kewenagan di bidang pertanahan yang dilaksanakan Bidang Pertanahan dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
8. Pengerjaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 28

Bidang Pertanahan terdiri dari :


1. Seksi Perencanaan Dan Penggunaan Tanah
2. Seksi Pengadaan Tanah
3. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

 

Pasal 29

Seksi Perencanaan Dan Penggunaan Tanah

Seksi Perencanaan Dan Penggunaan Tanah  dipimpim  seorang Kepala Seksi Perencanaan Dan Penggunaan Tanah.Kepala Seksi Perencanaan Dan Penggunaan Tanah Mempunyai Tugas Mengerjakan sebagian tugas BidangPertanahan dalam merencanakan teknis operasional dibidang Pertanahan dan Memproses, Menyusun merencanakan, mengkoordinasikan teknis  Operasinal penyiapan bahan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dibidang Pertanahan dan fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan Ruang wilayah.

 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Perencanaan Dan Penggunaan Tanah  dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :


1. Penyusunan perencanaan teknis operasinal fasilitasi pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundagan-undangan yang berlaku
2. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pentunjuk teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
3. Penyusunan Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Fasiltasi penegasan batas tanah yang diperlukan.
4. Penyusunsn Fasilitas pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas yang diperlukan.
5. Penyusunanpemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
6. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelakasanaan tugas.
7. Pembagian tugas dan petunjuk kepada para staf di Bidangnya agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
8. Pengerjaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 30

Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah dipimpim oleh seorang Kepala Seksi Pengadaan Tanah.Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasKepala Seksi Perencanaan Dan Penggunaan Tanah  mempunyai fungsi :


1. Pengerjaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengkoordinasi penetapan subyek dan obyek tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyusunsn Fasilitas pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas yang diperlukan
4. Penyusunan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
5. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelakasanaan tugas.
6. Pembagian tugas dan petunjuk kepada para staf dilingkungannya agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
7. Pengerjaan tugaslainyang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 31

Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah dipimpim oleh seorang Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasKepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai fungsi :


1. Pengerjaan penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Fasiltasi penegasan batas tanah yang diperlukan.
3. Penyusunsn Fasilitas pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas yang diperlukan
4. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelakasanaan tugas.
5. Pembagian tugas dan petunjuk kepada para staf dilingkungannya agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
6. Pengerjaan tugaslain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas PUPR Kota Prabumulih

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - KOTA PRABUMULIH

Pages